Rapat Paripurna DPRD Ponorogo Sampaikan Usulan Pencabutan terhadap Raperda Pembentukan Dua Kecamatan Baru

Headline Main

MATARANA.COM – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembentukan dua kecamatan baru yakni Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Sumberejo yang pernah diusulkan jauh-jauh sebelumnya, kali ini diusulkan supaya bisa dicabut. Lantaran masih banyak pertimbangan di antaranya memakan anggaran yang sangat besar. Hal ini dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada Jumat (16/7/2021). Yang mana rapat kali ini diadakan secara daring dan luring.

Dalam rapat paripurna tersebut selain pembahasan tentang Penyampaian Usulan Pencabutan Raperda tentang Pembentukan Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Sumberejo, juga Penyampaian Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto S.Pd menyampaikan bahwa ada tata urutan dalam pembentukan Raperda. Raperda baik yang berasal dari Bupati maupun Raperda inisiasi anggota DPRD masih bisa ditarik. Lantaran masih dalam tahap pembahasan pansus (panitia khusus).

“Raperda baik dari Bupati atau inisiasi DPRD bisa ditarik. Masih tahap pansus makanya bisa ditarik,” kata Sunarto saat ditemui awak media.

Sunarto juga menambahkan, pemekaran dua kecamatan tersebut akan membutuhkan dana mencapai milyaran rupiah untuk administratif dan fasilitas umum (fasum) yang belum memungkinkan untuk dialokasikan dananya. Terlebih saat ini Pemkab Ponorogo memfokuskan anggaran untuk menangani pandemi covid-19.

“Karena anggaran belum ada, kalau terjadi pemekaran ya otomatis butuh anggaran besar. Mulai dari administratif, fasum seperti kantor kecamatan, polsek, KUA, koramil, dan lain-lain. Dengan adanya pandemi juga belum memungkinkan membuat fasum di 2 kecamatan itu,” imbuh Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto Saat Ditemui Awak Media

“Jadi kita berfikir real, 2021 refocusing di penanganan covid-19. Butuh 200 milyar sekian untuk tunjangan nakes atau dampak sosial lainnya yang belum mencukupi penanganan covid. Tapi faktanya kemampuan daerah (fiskal) turun,” lanjutnya.

Kendati demikian, ketua dewan dari fraksi Nasional Demokrat (NasDem) itu belum bisa memberikan jawaban pasti sebelum keputusan disahkan oleh pansus. “Ini bukan ranah saya. Haknya pansus untuk memberi keputusan. Hasil pansus mengikat, artinya apakah nanti disetujui (raperda dicabut, red) atau tidak. Kita tunggu saja,” pungkas Sunarto.

Namun jika raperda tersebut ditunda dan pihaknya tidak segera memberikan sikap sebelum jadwal yang ditentukan, Kemendagri akan memberikan registrasi yang berdampak pada dilaksanakannya perda.

Sementara itu, Bupati Sugiri Sancoko yang menghadiri rapat secara virtual menyampaikan bahwa Raperda pembentukan dua kecamatan baru itu diajukan untuk ditarik karena memerlukan anggaran yang besar. Ia juga mempertimbangkan ulang Raperda tersebut dengan semangat mengedepankan kepentingan masyarakat Ponorogo.

“Untuk pembentukan dua kecamatan baru di Ponorogo kami mengajukan permohonan penarikan Raperda tentang pembentukan Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Sumberejo karena memerlukan anggaran yang cukup besar,” tuturnya ketika sambutan. (Ran)

Facebook Comments